2 hours ago
2
jpnn.com - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menyebut Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) harus jadi alat ukur, sekaligus kompas perbaikan demokrasi demi menyongsong kemajuan pembangunan nasional.
Wamenko Polkam Lodewijk Freidrich Paulus mengatakan skor IDI 2025 secara nasional adalah 78,19 atau turun dari 2024 dengan skor 79,81. Sedangkan target nasional 81,69-85,23.
"Memang penurunannya tidak ekstrem, tetapi ini menjadi cambuk bagi kita semua. Demokrasi harus terus dibenahi," katanya saat acara "Kick Off Evaluasi Nasional Capaian IDI Tahun 2025 dalam rangka Penguatan Demokrasi dan Peningkatan Strategi Pembangunan Nasional" di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (21/5/2026).
Dia menjelaskan bahwa penurunan IDI itu terdapat pada sejumlah indikator, di antaranya jaminan kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat yang mengalami penurunan hingga 20,43 poin.
Indikator kinerja lembaga legislatif juga turun 21,05 poin serta indikator netralitas penyelenggara pemilu yang menjadi sorotan setelah pelaksanaan pilpres, pileg, dan pilkada.
Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong perbaikan kualitas demokrasi dengan memperkuat ruang partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi secara terbuka dan bertanggung jawab.
"Sekarang demonstrasi dilihat sebagai bentuk penyampaian hak-hak warga negara dalam berdemokrasi. Paradigma aparat mulai berubah dan tentu akan terus diperbaiki," ucap Lodewijk.
Lodewijk mengatakan bahwa demokrasi merupakan salah satu fondasi stabilitas nasional dan pembangunan nasional. Sedangkan kualitas demokrasi ditempatkan sebagai salah satu prasyarat transformasi politik dan tata pemerintahan.
