1 day ago
10
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS Mulyanto menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, karena akan menekan daya beli masyarakat serta memicu inflasi.
Hal demikian dikatakan Mulyanto menyikapi pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk membuka opsi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
"Kebijakan ini tentu akan menyulitkan masyarakat, karenanya harus dihindari pemerintah," kata dia melalui layanan pesan, Minggu (8/3).
Diketahui, opsi menaikkan BBM dibuka menyusul melonjaknya harga minyak dunia akibat konflik Iran vs Amerika Serikat (AS)-Israel.
Mulyanto menyebut pemerintah perlu membeberkan rencana penyesuaian kebijakan fiskal secara terbuka dan transparan demi mencegah menaikkan BBM bersubsidi seperti solar dan pertalite.
Kemudian, kata eks anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019-2024 itu, pemerintah perlu menyesuaikan kembali pengaluaran tak tepat sasaran untuk mencegah harga BBM dinaikkan.
"Pemerintah mesti meninjau dan menyesuaikan kembali pos-pos pengeluaran anggaran yang tidak tepat sasaran atau tidak efisien," lanjutnya.
Menurut dia, sudah semestinya pemerintah melakukan rasionalisasi dan realokasi belanja negara yang tidak prioritas.
