3 hours ago
1
jpnn.com - PEMERINTAHAN Prabowo-Gibran sudah berjalan tepat satu tahun pada 20 Oktober 2025 ini. Ketika pasangan ini terpilih, ada harapan bahwa kebijakan mengenai Kawasan Timur Indonesia akan lebih baik karena latar belakang Presiden Prabowo yang semestinya sangat memahami karakteristik negara kepulauan.
Namun, ketika melihat postur kabinet gemoy segera memunculkan keraguan karena kontras antara keinginan untuk efesien dengan tindakan. Apalagi diikuti dengan kebijakan efesiensi “kaca mata kuda” tanpa memandang karakteristik daerah.
Kebijakan ini cukup mengejutkan, karena diberlakukan tanpa memperhatikan ketimpangan fiskal yang terjadi dari rezim ke rezim. Efesiensi seolah hanya melihat sisi positif tanpa menimbang sebagai pukulan telak bagi daerah yang mengalami ketimpangan fiskal, seperti Tanah Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara.
Kebijakan ini dilanjutkan dengan pemangkasan transfer ke daerah (TKD) juga menggunakan “kaca mata kuda” untuk APBN 2026. Hal ini menyebabkan, TKD tahun 2026 merupakan yang terendah setidaknya selama 10 tahun terakhir.
Kesimpulannya satu: Pemerintahan Prabowo ternyata tak paham negara kepulauan dan hampir pasti akan gagal memimpin Indonesia, karena daerah yang mengalami ketimpangan fiskal akan semakin menderita.
Dengan formula Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterapkan selama dua dekade ini saja sebenarnya sudah cukup untuk mengantar kawasan timur menuju penderitaan permanen. Kawasan timur ini ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, kemudian dipukulin lagi. Kira-kira begitulah untuk memahami kebijakan pemangkasan TKD ini.
Sejak pemberlakuan UU Perimbangan Keuangan Daerah, formula DAU ini menggunakan parameter jumlah penduduk, luas wilayah daratan, dan indeks fiskal. Formula ini sekilas tampak netral, tetapi mengandung kecurangan senyap yang sangat mendasar dan membawa dampak serius bagi daerah kepualan di Indonesia, terutama daerah di kawasan timur. Formula ini justru semakin memperparah ketimpangan fiskal.
Daerah kaya dengan jumlah penduduk besar akan tetap mendominasi alokasi fiskal, karena formula DAU yang digunakan melupakan faktor yang sangat mendasar seperti, kondisi geografi, seperti kepulauan, luas wilayah laut dan topografi.
