10 hours ago
7
jpnn.com - JAKARTA – Berikut ini pernyataan terbaru Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih, yang selama ini memang memberikan perhatian serius soal nasib guru honorer dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Abdul Fikri meminta pemerintah memastikan pengangkatan guru PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu diikuti dengan upaya meningkatkan kualitas guru dan mutu pendidikan di Indonesia.
Menurut Fikri, kejelasan status kepegawaian guru merupakan langkah awal dalam menyelesaikan persoalan tenaga pendidik, sehingga perlu dilanjutkan dengan kebijakan yang lebih menyeluruh untuk meningkatkan kualitas pendidikan, seperti arah kebijakan jangka panjang melalui Rencana Induk Pendidikan Nasional.
"Memang sejak awal Komisi X DPR RI meminta supaya segera disusun Rencana Induk Pendidikan Nasional," kata Fikri di Jakarta, Jumat (18/9).
Ia mengatakan rencana induk tersebut perlu mencakup target Angka Partisipasi Kasar (APK) pada semua jenjang pendidikan, proporsi pendidikan yang berorientasi akademik, vokasi maupun profesi, sarana dan prasarana, kurikulum, hingga penataan Sumber Daya Manusia (SDM) pendidikan.
Dengan demikian, kata dia, penataan guru tidak hanya berorientasi pada penyelesaian status kepegawaian, tetapi juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas SDM dan mutu pendidikan secara berkelanjutan.
Lebih lanjut Fikri menyampaikan pemerintah dan DPR melalui Komisi X telah sepakat bahwa sekitar 230.000 guru PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu tanpa tes dan dibiayai melalui APBN 2027.
Namun Fikri menekankan penataan status guru belum menyelesaikan seluruh persoalan pendidikan, termasuk pemerataan distribusi guru di berbagai daerah.
