Soal Ganti Wapres, PSI Minta Para Purnawirawan Hormati Kedaulatan Rakyat

jpnn.com, JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (DPP PSI) menegaskan tuntutan mengganti wakil presiden yang dipilih melalui sebuah pemilihan umum akan merusak kepercayaan rakyat kepada demokrasi.

Penegasan tersebut menanggapi tuntutan yang disampaikan sejumlah purnawirawan jenderal TNI sebagai respons terhadap kondisi bangsa.

"Mandat rakyat, melalui pemilu yang sah, harus dihormati hingga masa jabatan berakhir. Tuntutan tersebut mengabaikan lebih dari 96 juta suara rakyat yang memilih Prabowo-Gibran dalam Pemilihan Presiden 2024. Jelas, tuntutan tersebut tidak menghargai kedaulatan rakyat," kata Wakil Ketua Umum DPP PSI Andy Budiman.

Andy menyatukan bahwa tuntutan para purnawirawan ini akan menjadi preseden buruk ke depan.

"Siapa pun tidak boleh menekan MPR untuk mencopot presiden atau wakil presiden hanya karena alasan suka dan tidak suka. MPR tidak boleh kembali menjadi “lembaga tertinggi negara” yang bisa mengganti Presiden atau Wakil Presiden sebagaimana era Orde Baru," lanjut Andy.

Jelas, tuntutan tersebut hanya menciptakan kebisingan dan mengganggu ketenteraman masyarakat.

"Perbedaan politik harus diselesaikan melalui mekanisme Pemilu, bukan melalui manuver politik jangka pendek. Sebagai purnawirawan prajurit TNI selayaknya mereka memberi teladan dengan menghormati pilihan rakyat," pungkas Andy. (dil/jpnn)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News