3 hours ago
2
jpnn.com - KOTA JAMBI - DPRD Provinsi Jambi meminta para honorer non-database Badan Kepegawaian Negara (BKN) di daerah itu tidak panik.
DPRD Jambi memastikan alokasi anggaran gaji untuk 2.104 honorer nondatabase tetap tersedia dalam pos Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2026.
"Soal gaji tenaga honorer jangan khawatir, kami di DPRD akan mengawal agar anggarannya tetap siap pakai," kata Wakil Ketua DPRD Jambi Samsul Ridwan di Jambi, Rabu (30/10).
Oleh karena itu, dia meminta para honorer tidak panik terkait isu pembayaran gaji pada 2026, mengingat upah tersebut di luar pos anggaran yang disebutkan dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) 2026.
Penggunaan anggaran gaji honorer nondatabase perlu aturan khusus dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu mengingatkan pemerintah daerah tetap menjaga pos anggaran belanja bagi tenaga honorer yang masih aktif bekerja.
Melalui pengawasan ketat terhadap kesiapan anggaran, diharapkan tidak terjadi kekosongan ketika regulasi pusat diterbitkan nantinya.
Berdasarkan data, sebanyak 2.104 tenaga honorer tidak masuk data di Pemerintah Provinsi Jambi saat ini tengah dilanda keresahan.
