4 hours ago
4
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menolak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digunakan untuk pembayaran utang proyek Kereta Cepat atau Whoosh Jakarta-Bandung yang dikelola PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Purbaya Yudhi Sadewa meminta agar masalah utang itu dilakukan oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
"Kalau ini kan dibuat Danantara kan ya, kalau dibuat Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp 80 triliun atau lebih," kata Purbaya dalam acara Media Gathering Kemenkeu 2025 di Bogor, Jumat.
Purbaya menuturkan seharusnya Kereta Cepat atau Whoosh bisa membayar utang secara mandiri, memanfaatkan dari keuntungan yang dihasilkan. Karena itu dia menerangkan bahwa pemerintah tidak ingin seluruh beban proyek infrastruktur kembali ditanggung negara.
"Karena kalau enggak ya semuanya kami lagi, termasuk dividennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government," ujarnya.
Terpisah, Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria sebelumnya menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan dua skema penyelesaian, yaitu dengan mengambilalih infrastrukturnya dan menyuntikkan dana tambahan.
"Apakah kemudian kita tambahkan equity yang pertama atau kemudian memang ini kita serahkan infrastrukturnya sebagaimana industri kereta api yang lain, infrastrukturnya itu milik pemerintah. Nah ini dua opsi ini yang kita coba tawarkan," kata Donny.
Pada dasarnya, disampaikan Dony proyek tersebut memberikan dampak ekonomi yang cukup signifikan bagi masyarakat, dengan memangkas waktu tempuh. Saat ini pula jumlah penumpang KCIC terus mengalami peningkatan yakni mencapai 30 ribu penumpang per hari.
