Pemilik Hak Ulayat Mengaku Keberatan Rencana Survei di Desa Nifasi

jpnn.com, NABIRE - Pemilik hak ulayat di Desa Nifasi, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, keberatan dari sejumlah masyarakat yang mengaku sebagai pemilik hak ulayat dan lokasi garapan di kawasan Sungai Musairo.

Tokoh perempuan adat Wate Desa Nifasi Yantris Monei, menyatakan pihaknya tidak menyetujui rencana survei apabila kegiatan tersebut dilakukan tanpa melibatkan pemilik lokasi secara langsung.

Keberatan tersebut muncul setelah Badan Industri Mineral (BIM) dan bersama Satgas PKH menggelar pertemuan masyarakat Kampung Nifasi pada Jumat (21/8) kemarin untuk rencana survei yang dijadwalkan dimulai Senin dan berlangsung hingga Desember 2026.

Pertemuan tersebut juga ditandai penyerahan uang sebesar Rp 350 juta yang disebut sebagai tali asih atau uang permisi kepada masyarakat. Membuat sejumlah pemilik lokasi di Musairo mempertanyakan dasar pemberian persetujuan tersebut.

“Sebagai pemilik hak ulayat lokasi Kali Musairo, saya tidak akan memberikan lokasi kepada siapa pun. Itu tanah adat, bukan tanah negara dan bukan tanah pemerintah,” ucap Yantris.

Yantris juga menambahkan kawasan Sungai Musairo dari muara hingga bagian hulu telah terbagi berdasarkan lokasi garapan masing-masing marga. Karena itu menurut dia, tidak semua masyarakat memiliki kewenangan untuk memberikan izin atas setiap lokasi yang berada di kawasan tersebut.

Pihaknya khawatir survei tersebut nantinya menjadi pintu masuk bagi perusahaan tambang lain untuk beroperasi di Musairo tanpa persetujuan pemilik lokasi.

“Kalau untuk survei, silakan. Tetapi kalau untuk memasukan perusahaan lain dengan alat berat, kami tidak terima. Harus duduk dan bicara dulu dengan kami,” ucapnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News