4 hours ago
5
jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp89,5 triliun untuk mendukung sasaran Program Revitalisasi Satuan Pendidikan (Rapid) yang ditingkatkan menjadi 60 ribu unit pada 2026. Usulan ini diajukan sebagai bagian dari upaya percepatan peningkatan kualitas infrastruktur pendidikan nasional.
Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menyampaikan bahwa usulan tersebut saat ini sedang dalam proses pembahasan. Ia menjelaskan bahwa tambahan anggaran diperlukan menyusul lonjakan target revitalisasi sekolah yang sangat signifikan.
“Kemendikdasmen telah mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp89,5 triliun yang saat ini masih dalam proses pengusulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) tahun 2026 melalui Kementerian Keuangan,” ujar Muhammad Qodari dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu (25/3).
Qodari mengungkapkan bahwa langkah ini merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat sektor pendidikan nasional. Menurutnya, target revitalisasi pada tahun 2026 mengalami lonjakan drastis dibandingkan rencana awal.
Ia menjelaskan bahwa pada awalnya pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp14,1 triliun untuk menyasar 11.744 satuan pendidikan. Namun, komitmen untuk memperluas akses pendidikan berkualitas membuat jumlah sekolah yang direnovasi meningkat hingga mencapai 60.000 unit.
“Jadi kalau 2025 dari 10 ribu naik menjadi 16 ribu, kalau 2026 ini yang sudah dialokasikan sekitar 11.000 direncanakan akan ditambah hingga mencapai 60.000,” katanya.
Kepala Staf Kepresidenan menegaskan bahwa peningkatan target ini membuktikan perhatian besar Presiden terhadap kualitas sarana dan prasarana belajar. Ia pun menepis anggapan yang menyebut adanya pengurangan anggaran di sektor krusial tersebut.
Mengenai capaian tahun berjalan, Qodari memaparkan bahwa sebanyak 16.062 sekolah telah menyelesaikan pembangunan fisik hingga 11 Maret 2026. Angka tersebut mencakup sebagian besar dari total target 16.167 sekolah yang dicanangkan pada 2025.
