Pemerintah Tuntut Ada yang Bertanggung Jawab Atas Gugurnya 3 Prajurit TNI di Lebanon

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Indonesia meminta jajaran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar transparan dalam menyelidiki kasus serangan di Lebanon selatan yang mengakibatkan gugurnya tiga personel pasukan perdamaian dari TNI.

"Pemerintah menuntut penyelidikan PBB yang cepat, transparan, dan komprehensif serta menegaskan bahwa pelaku harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum tanpa adanya kekebalan," ujar Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago, Rabu.

Menurutnya, serangan berulang yang dialami personel TNI merupakan tindakan yang tidak dapat diterima dan mencerminkan rendahnya komitmen terhadap jaminan keselamatan pasukan perdamaian oleh pihak yang bertikai.

Selain itu, insiden itu juga menjadi luka tersendiri untuk TNI karena harus kehilangan prajurit-prajurit terbaiknya di tengah-tengah misi menciptakan perdamaian dunia.

Dia mengatakan jika peristiwa itu tidak ditangani secara serius, tidak menutup kemungkinan pasukan perdamaian dari negara lain juga akan menjadi korban serangan di wilayah tersebut.

Oleh karenanya, Djamari kembali menekankan kepada PBB untuk bertindak tegas, bersatu, dan konsisten dalam menindaklanjuti hasil penyelidikan demi menjamin keselamatan pasukan penjaga perdamaian.

Dia melanjutkan bahwa Kemenko Polkam selaku Pengarah Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian (TKMPP) juga akan memperkuat koordinasi dengan Kementerian Pertahanan, TNI, dan Kementerian Luar Negeri untuk memastikan keselamatan personel di daerah penugasan.

Ia juga akan mendorong peninjauan ulang protokol keamanan prajurit agar sesuai dengan perkembangan situasi di wilayah konflik Lebanon selatan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News