jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan akhirnya buka suara terkait polemik pembiayaan pembangunan Family Office di Bali.
Luhut mengaku pembangunan Family Office tersebut tidak akan menggunakan duit yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Family Office itu enggak ada urusan dengan APBN,” ujar Luhut dikutip Jumat (17/10).
Mantan Menko Maritim dan Investasi ini menjelaskan konsep Family Office yang ia gagas di era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) berfokus menarik investor, baik domestik maupun asing.
Nantinya kata dia, para investor itu didorong untuk menempatkan dana yang mereka punyadi Indonesia dengan mekanisme bebas pajak (zero tax) pada tahap awal. Kemudian selanjutnya akan dikenakan pajak.
Menurut Luhut, duit-duit dari investor itu akan diinvestasikan ke proyek-proyek yang ada di Indonesia. Maka dari itu, pembangunan Family Office tak membutuhkan dukungan APBN.
“(Pembiayaannya, red) Ya biayai sendiri, kan orang (investor) taruh uangnya di situ,” ujar Luhut
Luhut mengaku, saat ini sedang dilakukan penyusunan regulasi yang bisa menjamin keamanan investasi pada Family Office.