9 hours ago
4
jpnn.com, JAKARTA - Pakar kebijakan publik Jerry Massie menyambut baik kebijakan pemerintah yang membolehkan lagi pemerintah daerah (pemda) untuk menggelar rapat di hotel. dan restoran. Langkah terbaru pemerintah ini bisa mencegah badai pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan hotel.
Menurut dia, kebijakan itu bisa menjadi penyelamat bagi industri perhotelan dan restoran yang mengalami tekanan berat dan terancam bangkrut.
"Tak ada masalah dengan kebijakan tersebut. Justru ada banyak hotel yang hampir sekarat akan ditutup, misalnya di Jawa Barat. Sejak penerapan sistem efisiensi anggaran ada banyak anggaran APBN yang dipangkas salah satunya rapat di hotel dan menginap bagi pejabat negara," kata Jerry dikutip Senin (16/6).
Dia menjelaskan kebijakan penghematan anggaran yang diterapkan sejak awal pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto membuat pendapatan sektor perhotelan menurun drastis hingga 60 persen.
Namun dengan adanya kebijakan baru itu, menurut Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S) ini, para pengusaha hotel dan karyawannya bisa bernapas lega lantaran aktivitas pemda di hotel dapat menghidupkan kembali sektor tersebut.
"Kelonggaran bagi pejabat negara menginap di hotel tentunya sangat membantu industri hotel dan restoran," katanya.
Adapun potensi PHK karyawan sebelumnya pernah diungkapkan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta akibat tingkat hunian hotel di Jakarta turun terutama pada triwulan pertama tahun 2025.
Survei Badan Pimpinan Daerah PHRI DKI Jakarta pada April 2025 terhadap anggotanya menunjukkan, sebanyak 96,7 persen hotel melaporkan terjadinya penurunan tingkat hunian.
