jpnn.com - KOTA JAMBI – Nasib 2.104 tenaga honorer non-database BKN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi hingga saat ini belum jelas.
Mereka merupakan honorer yang tidak terakomodasi dalam pengangkatan CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi 2024.
Nasib ribuan honorer tersebut belum ada kepastian. Namun, mereka diminta agar tidak panik soal gaji.
DPRD Provinsi Jambi memastikan alokasi anggaran gaji untuk 2.104 tenaga honorer non-database tetap tersedia dalam pos Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026.
"Soal gaji tenaga honorer jangan khawatir, kami di DPRD akan mengawal agar anggarannya tetap siap pakai," kata Wakil Ketua DPRD Jambi, Samsul Ridwan di Jambi, Rabu (29/10).
Dia meminta para honorer tidak panik terkait isu pembayaran gaji pada 2026, mengingat upah tersebut di luar pos anggaran yang disebutkan dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) 2026.
Penggunaan anggaran gaji honorer non-database perlu aturan khusus dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB).
Politisi PDI-P itu mengingatkan pemerintah daerah tetap menjaga pos anggaran belanja bagi tenaga honorer yang masih aktif bekerja.

2 days ago
3




















































