2 hours ago
2
jpnn.com - JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan (BG) menggelar rapat koordinasi bersama jajaran terkait menindaklanjuti hasil pertemuan bilateral Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan Wakil Perdana Menteri Malaysia Datuk Ahmad Zahid Hamidi.
BG mengatakan pertemuan bilateral itu membahas sejumlah isu penting dan menghasilkan berbagai kesepakatan strategis. Pada sektor polkam, lanjut BG, RI-Malaysia menyepakati isu terkait pengelolaan wilayah perbatasan, serta penanganan kejahatan lintas negara.
Dari situ, lanjut BG, pejabat internal Kemenko Polkam mengadakan rapat guna menindaklanjuti hasil pertemuan bilateral untuk diterjemahkan ke tahap teknis. “Hari ini, kami membahas peta jalan tindak lanjutnya bersama kementerian dan lembaga terkait,” ujar BG saat membuka rapat, Senin (21/4).
Mantan kepala BIN itu menyebut rapat internal Kemenko Polkam membahas rencana pelaksanaan teknis demi mendukung implementasi perjanjian batas maritim di Laut Sulawesi dan Selat Malaka yang telah ditandatangani Indonesia–Malaysia pada 2023.
"Tak hanya itu, pemerintah juga tengah menyusun langkah lanjutan atas kesepakatan demarkasi batas darat, terutama di segmen Pulau Sebatik dan West Pilar, yang telah disetujui kedua negara pada Februari 2025," ujarnya.
Selain isu batas wilayah, rapat pejabat di Kemenko Polkam membahas penguatan kerja sama dalam penanganan terorisme, penyelundupan barang dan manusia, peredaran narkotika, serta penangkapan ikan ilegal (illegal fishing).
Menko Polkam menginstruksikan supaa langkah-langkah pengamanan perbatasan tidak hanya bersifat responsif, tetapi juga preventif dan berbasis intelijen kolaboratif.
“Masalah perbatasan kita bukan hanya soal garis batas, tetapi juga soal keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kerja sama Indonesia–Malaysia harus menyentuh aspek pengawasan, operasi bersama, hingga edukasi masyarakat perbatasan,” kata dia.
