2 days ago
4
jpnn.com - JAKARTA - Komisi X DPR RI meminta supaya rekrutmen guru digelar satu jalur lewat calon pegawai negeri sipil (CPNS).
Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Ifrani mengatakan skema pengangkatan guru melalui pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan PPPK paruh waktu perlu dihapus, lalu disatukan dalam CPNS.
"Rekrutmen guru harus disatukan melalui satu jalur nasional, yakni CPNS dengan formasi yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan riil di masing-masing daerah,” kata Lalu Hadrian kepada awak media di Jakarta, Senin (4/5).
Legislator Dapil II Nusa Tenggara Barat (NTB) itu menilai kebijakan multi-skema dalam pengangkatan guru selama ini menimbulkan berbagai persoalan di lapangan, seperti munculnya tumpang tindih regulasi, ketidakpastian status, hingga perlakuan yang dinilai diskriminatif terhadap tenaga pendidik.
Selain itu, Lalu menilai skema status guru ini membuat para guru PPPK di berbagai daerah mengalami keterlambatan pembayaran gaji dan hak-hak lain.
Hal demikian sebagai akibat lemahnya koordinasi tata kelola antara pemerintah pusat dan daerah.
“Banyak guru yang justru menjadi korban dari sistem yang tidak sinkron. Ada yang telat menerima gaji, ada ketidakjelasan pengembangan karier, bahkan muncul disparitas kesejahteraan antarwilayah,” ungkap dia.
Lalu meminta Presiden Prabowo mengambil langkah tegas dengan mencabut Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025 tentang PPPK Paruh Waktu, sekaligus menghentikan rekrutmen guru melalui skema tersebut.
