KAKI Komentari Penyebutan Nama Djaka Budi Utama di Sidang Kasus Impor

jpnn.com - Sekretaris Jenderal Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Anshor Mu'min mengomentari penyebutan nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budi Utama, dalam persidangan perkara dugaan suap pengurusan impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Anhor mengingatkan bahwa penyebutan nama seseorang dalam surat dakwaan maupun persidangan tidak serta-merta membuktikan keterlibatan yang bersangkutan dalam tindak pidana.

Nama Djaka mencuat dalam sidang pemeriksaan terdakwa John Field, bos Blueray Cargo, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Jumat (12/6/2026). Saat itu Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang memuat dugaan aliran dana kepada sejumlah pihak yang disebut menggunakan kode tertentu.

Jaksa mengungkapkan bahwa kode BC1 disebut merujuk kepada Dirjen BC Djaka Budi Utama, BC2 kepada Rizal yang saat itu menjabat Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC, dan BC3 kepada Sisprian Subiaksono selaku Kasubdit Intelijen.

John Field dalam keterangannya meyakini uang yang diberikan melalui Orlando Hamonangan telah sampai kepada pihak-pihak yang dimaksud karena tidak pernah ada keluhan terkait penyaluran dana tersebut. Namun, pengakuan tersebut masih merupakan bagian dari proses pembuktian yang sedang berjalan di persidangan.

Terkait hal itu, Anshor Mu'min menegaskan bahwa masyarakat harus memahami perbedaan antara penyebutan nama dalam persidangan dengan pembuktian keterlibatan seseorang dalam tindak pidana korupsi.

"Bahwa penyebutan atau pencantuman nama seseorang di surat dakwaan ataupun dalam persidangan oleh jaksa penuntut belum berarti yang bersangkutan terlibat dalam perkara tersebut," kata Anshor Mu'min dikutip dari keterangannya, Selasa (17/6/2026).

Dia menyebut dalam sistem hukum pidana Indonesia berlaku asas presumption of innocence atau praduga tidak bersalah. Karena itu, setiap orang harus dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News