Ini Alasan Bangunan di Jalan Teuku Umar No 2 Menteng Bukan Milik Kemenhan RI

jpnn.com, JAKARTA - Status kepemilikan tanah dan bangunan di Jalan Teuku Umar No 2, Menteng, Jakarta Pusat, menjadi sorotan publik menyusul adanya pembongkaran rumah tua di kawasan cagar budaya tersebut.

Law Office Petrus Selestinus & Associates, selaku kuasa hukum PT Temasra Jaya, secara tegas menyatakan bahwa lahan tersebut bukan milik Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI maupun Mabes TNI.

Petrus Selestinus menjelaskan bahwa PT Temasra Jaya adalah pemilik sah atas lahan seluas 2.975 meter persegi tersebut dengan bukti kepemilikan SHGB No 1585/Gondangdia.

Menurutnya, kepemilikan ini resmi diberikan oleh negara melalui Kementerian ATR/BPN pada 2009 dan 2010 setelah melalui proses pemberesan dengan pihak Kodam Jaya dan Mabes TNI.

"Tanah dan bangunan a quo bukan milik Kementerian Pertahanan/Mabes TNI dan bukan barang milik negara. Klien kami telah menguasai fisik lahan tersebut sejak 2010 hingga sekarang," ujar Petrus dalam keterangan tertulisnya, Minggu (12/4).

Petrus menjelaskan bahwa tanah dan bangunan a quo semula adalah tanah bekas Eigendom Verponding No 13486 atas nama Matilda Cornelia Raan, janda dari Theodoor Albert Frans Leyzers Vis, yang diokupasi oleh Kodam Jaya dan Mabes TNI.

"Namun, pada 2009 dan 2010 setelah dilakukan pemberesan dengan Kodam Jaya dan Mabes TNI, negara melalui Kementerian ATR)/BPN, dalam hal ini Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, memberikan Hak Guna Bangunan (HGB) kepada PT Temasra Jaya dengan bukti kepemilikan berupa SHGB No 1585/Gondangdia, seluas 2.975 M2 (meter persegi), sekaligus menguasai fisik sejak 2010 hingga sekarang," papar Petrus yang juga Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Pergerakan Advokat (Perekat) Nusantara.

Petrus menyayangkan tindakan pihak Mabes TNI yang mulai menduduki lokasi secara melawan hukum pada 27 November 2025. Ia juga menyoroti peristiwa pembongkaran bagian bangunan seperti atap, kuda-kuda dan kusen pintu-jendela pada Januari-Februari 2026 yang dilakukan tanpa izin pemilik sah maupun Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News