6 hours ago
6
jpnn.com, JAKARTA - Langkah Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Ria Norsan yang melakukan perjalanan ke Kuching, Malaysia, di tengah isu pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai kritik.
Sebab, namanya dikaitkan dengan kasus dugaan korupsi proyek jalan di Kabupaten Mempawah yang tengah ditangani KPK.
Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto mengingatkan agar pejabat publik menunjukkan sensitivitas terhadap kondisi masyarakat dan tidak terkesan menghindari proses hukum.
"Pejabat publik harus lebih peka dengan kondisi daerah dan masyarakatnya, jangan bermewah-mewahan," kata Hari Purwanto dalam keterangannya, Selasa (7/4).
Hari Purwanto menilai alasan sakit sering kali menjadi "senjata" klasik bagi oknum pejabat yang tersangkut masalah hukum.
"Jika ada pejabat yang mangkir dari pemanggilan KPK RI, itu adalah pelecehan hukum. Alasan sakit hanya menjadi kamuflase. Kalau bersih, kenapa harus risih?" sentil Hari.
Langkah Norsan berobat ke luar negeri juga dianggap kontradiktif. Pasalnya, Presiden Prabowo tengah gencar mengimbau masyarakat untuk mencintai fasilitas kesehatan dalam negeri guna menekan aliran devisa ke luar negeri.
Ironisnya, Norsan sendiri sebelumnya diketahui pernah mengimbau warga Kalbar agar tidak berobat ke luar negeri. Namun kini, ia justru melakukan hal sebaliknya.
