jpnn.com - LOMBOK TENGAH – Ribuan honorer calon PPPK 2024 di Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, menggeruduk kantor DPRD setempat, Selasa (18/3).
Mereka menuntut DPRD Lombok Tengah ikut mendorong pemerintah daerah setempat agar SK pengangkatan bisa terbit pada April 2025.
Diketahui, pemerintah pusat sudah memutuskan pengangkatan PPPK 2024 tahap 1 paling lambat Oktober 2025.
Perwakilan calon PPPK Lombok Tengah Lalu Muslihan mengaku kehadirannya ke gedung DPRD Lombok Tengah untuk menyuarakan aspirasi agar wakil rakyat mendorong pemda segera mengusulkan penetapan NIP sehingga SK pengangkatan bisa segera terbit.
"Itu lah makanya teman-teman datang ke sini agar pemerintah daerah segera proses data agar BKN bisa segera menetapkan NIP. Ini artinya BKN sudah sangat siap. Tinggal bagaimana kesiapan pemerintah daerah," kata Lalu Muslihan.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lombok Tengah Lalu Wardihan menyatakan, usulan penerbitan SK pengangkatan PPPK 2024 tetap berproses.
"Usulan untuk penerbitan SK PPPK itu tetap berproses," kata Lalu Wardihan di Lombok Tengah, Selasa.
Dia mengaku bisa memahami apa yang menjadi tuntutan para calon PPPK.