4 hours ago
1
jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPD Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik, dan Mesin ( FEM) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jawa Barat Muhamad Sidarta mengatakan organisasi buruh tak pernah bermaksud untuk mengatur pemerintah.
Ia menyebut organisasi buruh berperan sebagai penyambung aspirasi pekerja berdasarkan data dan kondisi nyata di lapangan melalui mekanisme yang sah secara hukum dan konstitusi.
"Ini adalah fungsi kami sebagai representasi pekerja/buruh dalam memperjuangkan hak, kepentingan dan kesejahteraan mereka," kata Sidarta dalam keterangannya, Senin (20/10).
Hal itu disampaikannya menanggapi pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan yang meminta pemerintah jangan terlalu diatur organisasi buruh soal upah, menuai reaksi dari organisasi buruh di Jawa Barat.
Para buruh ini menilai pernyataan tersebut tidak mencerminkan semangat dialog sosial yang konstruktif.
Dadan berpendapat, terciptanya iklim investasi yang sehat dan produktif tidak hanya dapat dicapai dengan mendengar satu suara saja.
Menurutnya, keseimbangan antara berbagai kepentingan perlu dijaga dan dikedepankan.
Ia menilai, pemerintah belakangan ini terkesan hanya mementingkan kepentingan pemodal. Hal ini berpotensi berdampak pada kesejahteraan buruh.
