6 hours ago
1
jpnn.com, JAKARTA - Pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) mendapat respons khusus dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Para kepala daerah kabupaten dan kota se-NTT akan bertemu di Larantuka, ibu kota Kabupaten Flores Timur untuk mengambil sikap dalam merespons keadaan ini.
Bupati Flores Timur Anton Doni Dihen, yang berkedudukan pula sebagai Koordinator Wilayah (Korwil) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) mengatakan respons ini aka digodok dalam Seminar Keadilan Fiskal Nasional yang akan diselenggarakan di Larantuka pada 6 November 2025.
Mengambil tema "Revitalisasi Prinsip Keadilan dan Keberimbangan dalam Kebijakan Fiskal Nasional", Seminar ini direncanakan menghasilkan kesepakatan bersama dalam Memorandum NTT untuk Keadilan Fiskal Nasional.
Dalam rancangan Memorandum, para kepala daerah se-NTT mengusulkan adanya Dana Afirmasi Keberimbangan Fiskal sejumlah Rp 100 miliar di tahun 2026 untuk setiap Kabupaten di NTT.
Mengapa harus Dana Afirmasi, Anton Doni menjelaskan NTT dengan kebanyakan daerah berkapasitas fiskal rendah telah diperlakukan tidak adil untuk waktu yang lama.
“DAU yang dimaksudkan untuk menutup celah fiskal telah diperhitungkan salah untuk sekian tahun dan ini tentu merugikan NTT," ujar Anton Doni.
“Yang paling miris adalah, kami menerima total DAU hampir sama dengan daerah dengan kapasitas fiskal tinggi dan sangat tinggi. DBH dan PAD kami sangat rendah, tetapi kami menerima DAU sama dengan daerah kaya sumber daya yang punya DBH di atas satu trilyun, dan PAD juga di atas satu trilyun. Ini kan aneh dan sangat tidak adil. Dimana keadilan dan Keberimbangan. Dimana prinsip kesatuan dan kebersamaan dalam NKRI?."
