7 hours ago
4
jpnn.com, SUMEDANG - BPJS Ketenagakerjaan menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah (Pemda) dalam mempercepat pencapaian Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) di seluruh Indonesia.
Penegasan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang digelar di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.
Deputi Kepesertaan Korporasi dan Institusi BPJS Ketenagakerjaan Hendra Nopriansyah menegaskan pekerja merupakan penggerak utama pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
"Karena itu, kesejahteraan dan pelindungan bagi seluruh pekerja harus menjadi prioritas bersama antara Pemerintah Pusat, Pemda, dan seluruh pemangku kepentingan," kata Hendra Nopriansyah yang hadir mewakili Direktur Kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Secara terpisah, Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Eko Nugriyanto menyebut pelaksanaan program Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) merupakan salah satu program prioritas yang tercantum dalam RPJPN 2025-2045 sehingga dukungan dari Pemda menjadi instrumen penting dalam pelaksanaannya.
“Pemerintah pusat dan daerah saat ini gencar mendorong capaian UCJ dengan target mencapai 99,5 persen. Tentu dengan dukungan kebijakan, regulasi dan penganggaran, salah satunya untuk perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja miskin, miskin ekstrem dan rentan, tidak hanya mendorong capaian UCJ tetapi juga berperan strategis dalam pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem,” ujar Eko dalam keterangannya, Jumat (31/10).
Eko menyebut saat ini cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan secara nasional baru mencapai 37,01 persen.
Untuk mempercepat peningkatannya, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk melalui inovasi pembiayaan sosial yang berkelanjutan.
