4 hours ago
2
jpnn.com, JAKARTA - Analis politik senior Boni Hargens memberikan apresiasi yang substantif terhadap kinerja Polri dalam menindak dan membongkar kasus penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi.
Menurut Boni Hargens, Bareskrim Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menunjukkan keseriusan luar biasa dalam menindak penyalahgunaan bahan bakar minyak dan LPG bersubsidi.
"Langkah Polri ini bukan sekadar penegakan hukum konvensional, melainkan respons institusional yang cerdas terhadap kompleksitas yang sedang dihadapi Indonesia di berbagai dimensi sosial, ekonomi, dan geopolitik," ujar Boni Hargens dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (9/4/2026).
Hargens menekankan di tengah tekanan global yang makin intensif, terutama dampak konflik Timur Tengah terhadap rantai pasokan energi internasional, kemampuan institusi keamanan dalam negeri untuk merespons dengan cepat dan tepat sasaran menjadi kunci stabilitas.
Menurut dia, Polri berhasil memahami bahwa penyalahgunaan subsidi energi bukan isu kriminal semata, tetapi ancaman nyata terhadap ketahanan ekonomi nasional.
Hargens menilai profesionalisme Polri terus berkembang dan tidak lagi bersikap reaktif menunggu laporan masyarakat, tetapi membangun kapasitas intelijen dan investigasi yang mampu mengantisipasi potensi krisis sebelum eskalasi. Menurut dia, Polri telah menjadi institusi keamanan modern yang adaptif terhadap tantangan zaman.
"Polri menunjukkan kepekaan institusional yang tinggi. Mereka memahami bahwa masalah BBM subsidi hari ini tidak bisa dipisahkan dari konteks geopolitik global dan tekanan ekonomi yang dirasakan rakyat," tandas doktor lulusan terbaik dari Universitas Walden, Amerika Serikat, tersebut.
Hargens mengungkapkan ribuan barang bukti berhasil diamankan, mencakup tabung LPG 3 kilogram yang disalahgunakan, alat konversi ilegal, kendaraan tangki BBM bersubsidi yang dimodifikasi, serta dokumen transaksi jaringan penyelundupan. Setiap barang bukti, kata dia, menjadi keping penting dalam membongkar mata rantai kejahatan yang terorganisir dan merugikan keuangan negara secara masif.
