1 hour ago
1
jpnn.com - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) segera melakukan investigasi terhadap bandara khusus di daerah pertambangan di Morowali, Sulawesi Tengah.
Bandara itu disebut beroperasi tanpa kehadiran negara. Bandara milik PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) tersebut tidak memiliki perangkat negara, seperti Imigrasi dan Bea Cukai, bahkan polisi dan TNI juga tidak beroperasi untuk mengawasi di bandara tersebut.
"Saya mendorong Polri untuk segera melakukan investigasi terhadap Bandara IMIP. Ini untuk memastikan semua aktivitas yang berlangsung di sana sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku," kata Abdullah dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (27/11/2025).
Anggota komisi DPR yang membidangi urusan hukum itu menegaskan investigasi itu bertujuan untuk mengaudit berbagai aktivitas di bandara itu, mulai dari gerak barang, gerak orang hingga tantangan serta ancaman terhadap keamanan dan pertahanan.
"Jangan sampai ada gerak barang, gerak orang, dan tantangan serta ancaman yang berpotensi atau telah merugikan negara," ujar legislator PKB itu.
Abdullah juga mendorong Polri untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam menginvestigasi bandar tersebut, seperti berkoordinasi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Bea Cukai, TNI, dan Kementerian Perhubungan.
"Aktivitas bandara ini melibatkan banyak pihak dan kompleks, Polri tidak bisa hanya bergerak sendiri untuk melakukan investigasi, mungkin bisa dengan membentuk satgas atau task force," tutur Abdullah.
Adapun informasi mengenai tidak adanya perangkat negara yang dimiliki Bandara IMIP disampaikan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin usai meninjau latihan TNI di Morowali pada Kamis (20/11).
.jpeg)
