9 hours ago
1
jpnn.com - Pernyataan mengejutkan datang dari Gubernur Riau Abdul Wahid dalam pertemuannya dengan Direktur Utama Pertamina Hulu Rokan (PHR) Ruby Mulyawan, disaksikan Kepala SKK Migas Sumbagut, pada Jumat (17/10/2025) di Kantor PHR, Jakarta.
Dalam forum tersebut, Wahid menyampaikan fakta mencengangkan bahwa Riau hanya menerima satu dolar per bulan dari hasil pengelolaan minyak dan gas bumi (migas) di wilayahnya.
“Kalau Riau hanya dapat satu dolar per bulan, bagaimana kami bisa menutup defisit dan membangun daerah ini?” ujar Abdul Wahid dengan nada tenang namun penuh makna.
Pernyataan itu sontak menjadi sorotan. Bagi banyak pihak, kalimat tersebut bukan sekadar keluhan, melainkan tamparan elegan terhadap sistem fiskal nasional yang dinilai belum adil terhadap daerah penghasil sumber daya alam.
Riau selama ini dikenal sebagai salah satu provinsi penghasil minyak terbesar di Indonesia.
Namun di balik kilauan pipa dan sumur migas, masyarakat setempat masih menghadapi persoalan klasik, yakni jalan rusak, sekolah butuh perbaikan, dan fiskal daerah terbatas.
Dalam pertemuan itu, Wahid menyampaikan keresahan kolektif masyarakat Riau.
Dia menegaskan bahwa pembagian hasil melalui Participating Interest (PI) yang seharusnya menjadi instrumen keadilan ekonomi daerah, tidak boleh sekadar menjadi formalitas tanpa dampak nyata.
