Sikat Mafia Tanah, Sahroni Bakal Berkoordinasi dengan Kapolri, Jaksa Agung, dan BPN

jpnn.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyampaikan komitmen dewan menyelesaikan konflik pertanahan yang melibatkan para mafia tanah.

Hal ini disampaikan Sahroni saat memimpin rapat dengar pendapat umum (RDPU) terkait konflik pertanahan di berbagai daerah.

Konflik pertanahan yang dibahas kali ini melibatkan PT. Berkat Maratua Indah (BMI), PT. Infinitas Merah Putih (IMP), Kelompok Tani Karya Saiyo, dan lainnya yang dihadiri kuasa hukum pihak yang berkonflik.

Sahroni pun mendengarkan penjelasan masing-masing pihak yang terlibat konflik pertanahan tersebut, baik berupa tuduhan ataupun pembelaan.

Sebagai ketua Panja Penegakan Hukum Mafia Tanah, Sahroni menyoroti mayoritas kasus pertanahan yang disebabkan munculnya dokumen fiktif dimiliki oleh salah satu pihak.

"Problem pertanahan di negara kita saat ini, mayoritas disebabkan oleh para mafia tanah yang di-backing (dilindungi, red) oknum institusi," ujar Sahroni yang memimpin rapat itu, Rabu (7/5/2025).

Menurut Sahroni, dalam konflik pertanahan banyak bermunculan dokumen tanah fiktif alias palsu.

"Yang sialnya, kadang (dokumen fiktif) lebih diperhatikan ketimbang dokumen sah. Ini bisa menimpa siapa saja, perorangan, perusahaan, dan juga masyarakat adat," tuturnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News