Setjen MPR Pertahankan Opini WTP, Tegaskan Komitmen Transparansi hingga Integritas

jpnn.com, JAKARTA - Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat (Setjen MPR) resmi menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Penerimaan LHP tersebut menegaskan konsistensi Setjen MPR dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangannya.

Penyerahan LHP dilaksanakan dalam acara resmi yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditjen PKN) VIII BPK di Auditorium Gedung Tower Lantai 2, Kantor BPK RI, Jakarta Pusat, Selasa (4/8).

Acara tersebut dihadiri Ketua BPK Isma Yatun, Wakil Ketua BPK Budi Prijono, serta para pimpinan kementerian/lembaga atau perwakilannya, antara lain MPR, DPR, DPD, Kementerian Pertahanan, Badan Gizi Nasional (BGN), Badan Intelijen Negara (BIN), TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara.

Deputi Bidang Administrasi Setjen MPR Heri Herawan yang hadir mewakili Sekjen MPR menyampaikan apresiasi kepada seluruh unit Eselon II dan Satuan Kerja (Satker) yang telah bekerja keras menjaga tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Terutama kepada Kepala Unit Kerja dan para Pejabat Pembuat Komitmen yang telah bersama-sama bekerja di bawah kepemimpinan Ibu Plt. Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah, S.E., M.M., sehingga seluruh proses berjalan dengan baik dan kita kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," ujar Heri Herawan dalam keterangannya, Rabu (5/8).

Keberhasilan mempertahankan opini WTP tersebut juga tidak terlepas dari peran strategis Inspektorat Setjen MPR sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang secara konsisten melaksanakan fungsi pengawasan intern, pendampingan, dan pembinaan kepada seluruh satuan kerja.

Dinamika Penyerahan LHP Tahun Anggaran 2025

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News