9 hours ago
3
jpnn.com, JAKARTA - Setara Institute dengan dukungan Kemitraan Australia-Indonesia melalui Program INKLUSI telah menerbitkan Indeks Inklusi Sosial Indonesia (IISI) pada Kamis (6/3/2025) lalu.
IISI 2024 tersebut menggambarkan capaian kinerja pembangunan inklusi sosial, baik pada variabel aspirasional, yang memuat indikator capaian pemenuhan hak-hak masyarakat maupun pada variabel pendekatan, yang memuat indikator proses pembangunan dalam bentuk rekognisi, partisipasi, resiliensi dan akomodasi.
IISI akan menjadi penanda awal dan baseline kinerja pembangunan inklusi sosial yang menjadi standar dalam setiap bidang pembangunan pemerintahan baru.
"Salah satu rekomendasi dari studi inklusi sosial yang dilakukan Setara Institute ialah bahwa perencanaan pembangunan yang sedang dirancang oleh pemerintah daerah hasil Pilkada 2024, semestinya memastikan inklusi sosial sebagai variabel utama dan standar pembangunan daerah," kata Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan di Jakarta, Minggu (9/3/2025).
"Ini sebagaimana inklusi sosial diadopsi oleh pemerintah pusat dalam dua paket perencanaan pembangunan, yakni Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)," kata Halili Hasan menambahkan.
Untuk mendorong perencanaan pembangunan inklusif di daerah, katanya, Setara Institute menyusun suatu alat kebijakan yang bisa menjadi komplemen penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
"Alat kebijakan ini memuat pedoman penyusunan RPJMD yang inklusif, yang dalam kerangka pengukuran IISI mencakup kelompok perempuan, penyandang disabilitas, minoritas agama/kepercayaan dan masyarakat adat," jelas Halili.
Peneliti Hukum dan Konstitusi Setara Institute Azeem Mahendra Amedi menambahkan, terdapat empat indikator rencana pembangunan inklusif yang mesti dipedomani oleh pemerintah daerah dan juga bagi masyarakat sipil yang hendak mengadvokasi perencanaan pembangunan.
