4 hours ago
2
jpnn.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta bagian aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar melakukan inventarisasi aset.
Dedi mengatakan, kelemahan pemerintah baik di tingkat provinsi, kota/kabupaten maupun pusat adalah lambat dalam sertifikasi aset karena biaya yang mahal.
"Menurut saya biaya membuat sertifikat pengamanan aset mahal gak apa-apa, karena asetnya jauh lebih mahal. Ya ini koreksi lah koreksi terhadap yang sering terjadi, bukan hanya di sini loh, kabupaten/kota juga rata-rata sama, Institusi di Kementerian juga aset-asetnya banyak yang belum terdata dengan baik padahal jumlah asetnya banyak," kata Dedi di Bandung, Kamis (24/4).
Dedi pun meminta bagian aset Pemprov Jabar agar mendata dan menyiapkan anggaran yang untuk memproses sertifikasi asetnya.
"Saya minta membuat anggaran yang cukup untuk segera memproses seluruh asetnya dengan baik kemudian disertifikasi," ujarnya.
Sementara terkait sengketa lahan di SMAN 1 Kota Bandung, Dedi menyebut jika masalah itu bukan gugatan murni.
"Itu akses tanah strategis di Dago, pasti banyak pihak yang punya kepentingan terhadap tanah itu. Jadi, bukan murni gugatan PTUN, itu bukan," ucapnya.
Pihaknya pun sudah menginstruksikan biro hukum Pemprov Jabar untuk mengajukan banding atas putusan majelis hakim PTUN yang memenangkan penggugat. (mcr27/jpnn)
