3 hours ago
1
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sanny Iskandar mengatakan kepastian regulasi menjadi hal yang sangat mendesak di momentum setahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Sebab, sejak periode kedua Presiden Ketujuh RI Joko Widodo dan kini setahun pertama Presiden Prabowo, urusan ekonomi tak bisa dilepaskan dengan politik.
Sanny mencontohkan pemecahan sejumlah kementerian akibat penambahan kursi kabinet membuat sinkronisasi antar-kementerian belum optimal.
Dia menegaskan hal itu berdampak pada dunia usaha.
"Kami coba sesuaikan. Memang yang terjadi, apa yang sebetulnya [mesti] dibenahi, kami sangat mendambakan adanya kepastian dalam masalah yang berhubungan dengan kebijakan," ujar Sanny dalam acara Katadata Policy Dialogue 'Satu Tahun Prabowo-Gibran, Mengukur Langkah Awal Prabowonomics', Selasa (21/10).
Di sisi lain, Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia (UI) Mohammad Ikhsan mendorong Presiden menempatkan orang-orang terbaik sesuai kepakarannya karena saat ini sedang terjadi "erosi teknokrasi."
Dia mencontohkan kebijakan Biodiesel di atas 30 persen (B50) yang rencananya diterapkan tahun depan.
"Ini enggak make sense. Negara enggak untung, pengusaha CPO enggak untung, pengusaha biodiesel enggak untung. What for? Mestinya ada teknokrasi," ujar Ikhsan.
