22 hours ago
2
jpnn.com, JAKARTA - Sekitar 2.300 honorer petugas pintu air di Dinas PUSDA Provinsi Jawa Timur tidak diusulkan PPPK Paruh Waktu. Padahal, status mereka adalah pegawai non-ASN database BKN dengan kode R3.
Juru Bicara Aliansi R2 dan R3 Indonesia Bahri Permana mengaku telah menerima surat dari Persatuan Honorer Petugas Pintu Air se-Jawa Timur pada Rabu, 28 Agustus. Isi surat tersebut meminta pendampingan untuk mengawal hak-haknya diusulkan menjadi PPPK Paruh Waktu.
"Teman-teman honorer petugas pintu air sudah bersurat kepada saya meminta pendampingan, apalagi mereka ini sudah masuk di Database BKN dengan Kode R3, sehingga wajib diperjuangkan karena hak-haknya tersebut sudah dijamin regulasi," terang Bahri kepada JPNN, Jumat (29/8).
Bahri juga mengaku telah menghubungi pejabat Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Timur untuk minta penjelasan. Jawabannya BKD, honorer petugas pintu air tidak bisa diusulkan jadi PPPK Paruh Waktu dikarenakan honorariumnya bersumber dari APBN.
Pada website bkd.jatim.go.id telah diadakan uji publik, pegawai non-ASN di lingkungan pemprov Jatim yang diusukan PPPK Paruh Waktu adalah yang pembayaran gaji dan tunjangannya sudah dianggarkan di DPA-SKPD.
Berdasarkan beberapa regulasi yang telah ditetapkan, Bahri menegaskan, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) wajib mengusulkan para honorer petugas pintu air tersebut menjadi PPPK Paruh Waktu.
Ini sesuai amanat UU. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; KepmemPAN-RB 16 Tahun 2025 tentang PPPK Paruh Waktu; dan Surat Edaran MenPAN-RB No: B/3832/M.SM.01.00/2025, tanggal 8 Agustus 2025 Perihal Pengusulan PPPK Paruh Waktu.
Menurut Bahri, alasan honorer penjaga pintu air tidak diusulkan sifatnya administrasi.
