4 hours ago
1
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta seluruh lembaga yang mendapat mandat untuk menangani otonomi khusus (Otsus) Papua agar menyatukan langkah dan memperkuat koordinasi dalam percepatan pembangunan di Tanah Papua. Hal tersebut ia sampaikan saat memberikan pengarahan pada Rapat Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan (KEPP) Otsus Papua dan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) di Hotel Mansinam, Manokwari, Papua Barat, Senin (3/11).
Ribka menjelaskan rapat itu menjadi forum penting untuk memastikan lembaga-lembaga terkait Otsus bekerja secara fokus, efektif, dan terarah.
Dia menegaskan pemerintah telah membentuk berbagai institusi khusus sesuai amanat Undang-Undang (UU) Otsus Papua, yang seluruhnya memiliki tanggung jawab untuk mempercepat pembangunan di wilayah tersebut.
Dia menekankan seluruh lembaga pelaksana Otsus bersama pemerintah daerah (Pemda) harus bergerak searah menuju tujuan yang sama.
Menurutnya, sinergi menjadi kunci agar program pembangunan berjalan konsisten dan tepat sasaran.
“Selain dari lembaga yang sudah dibentuk ini, sudah ada pemerintahan. Saat ini sudah ada 6 gubernur-wakil gubernur, dan juga ada 42 bupati/wali kota di Tanah Papua. Kemudian ada MRP, kemudian ada DPRP [melalui mekanisme] pengangkatan sebagai implementasi daripada Undang-Undang Otonomi Khusus,” katanya.
Ribka menyampaikan tingkat kemiskinan di enam provinsi wilayah Papua masih tergolong tinggi.
Oleh karena itu, dia menekankan perlunya seluruh lembaga terkait memanfaatkan kewenangan yang dimiliki secara optimal guna mempercepat pembangunan pada sektor-sektor strategis.
