2 days ago
8
jpnn.com, JAKARTA - Belakangan ini sejumlah perusahaan pertambangan asal Tiongkok yang beroperasi di Indonesia menghadapi berbagai tantangan nonkomersial.
Bentuk tantangan itu mulai dari pemerasan oleh kelompok kriminal, tuduhan perusakan lingkungan, hingga terbatasnya dukungan pemerintah pusat terhadap kelancaran investasi.
Gangguan dari Kelompok Kriminal
Belum lama ini terungkap adanya dugaan praktik kerja paksa serta penyelidikan ilegal di kawasan pertambangan di Morowali, Sulawesi Tengah. Media juga menemukan separuh perusahaan tambang di wilayah tersebut pernah menjadi korban pemerasan oleh kelompok preman.
Sebagian besar investasi tambang Tiongkok berada di daerah terpencil, seperti di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, hingga Papua. Kompleksitas sosial dan budaya di wilayah itu kerap dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk menekan perusahaan.
Modus yang digunakan, antara lain, memaksa perusahaan memberi dana sumbangan, mewajibkan perekrutan tenaga kerja lokal, hingga ancaman mobilisasi massa. Jika ancaman itu tidak dipenuhi, perusahaan bisa menghadapi aksi demonstrasi, penutupan jalan, hingga pemblokiran material yang berujung pada kerugian besar.
Meski perusahaan lokal Indonesia juga mengalami hal serupa, perusahaan tambang Tiongkok disebut lebih sering menjadi sasaran utama.
Isu Lingkungan Terus Jadi Sorotan
Selain persoalan keamanan, perusahaan tambang Tiongkok juga kerap dikaitkan dengan isu lingkungan. Pada 10 Juni lalu, pemerintah mencabut izin operasi sebuah tambang di Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara.
Namun, perhatian publik justru tertuju pada GAG Nikel, perusahaan patungan dengan Tiongkok, sehingga memicu ketidakpuasan masyarakat.
