6 hours ago
4
jpnn.com, JAKARTA - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan mengambil langkah tegas dalam rangka memperkuat integritas serta meningkatkan pengawasan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Hal ini disampaikan melalui serangkaian kebijakan preventif, penindakan ketat, dan upaya kolaborasi dengan masyarakat. Perdagangan orang sendiri merupakan ancaman serius bagi semua negara, termasuk Indonesia.
Imigrasi Jakarta Selatan telah menetapkan berbagai Langkah-Langkah Preventif yang mencakup penguatan pengawasan internal, edukasi anti-TPPO, dan kolaborasi antar instansi. Dilaksanakan pengawasan internal secara berkala dan mendadak untuk memastikan tidak ada penyimpangan atau potensi keterlibatan dalam TPPO.
Menyelenggarakan pelatihan intensif bagi anggota dan masyarakat mengenai modus operandi TPPO, dampak hukum, serta kewajiban moral dalam pencegahan.
Peningkatan kerja sama dengan Kementerian P2MI/BP2MI, Kepolisian, Kejaksaan, dan Kementerian Luar Negeri untuk memperkuat sinergi pencegahan dan penegakan hukum.
Selain itu, Imigrasi juga menerapkan kebijakan penindakan yang ketat, termasuk SOP Ketat dalam setiap proses keimigrasian dan pembentukan tim investigasi internal untuk menjamin proses pemeriksaan yang cepat, profesional, dan akuntabel. Sanksi maksimal pun telah disiapkan bagi oknum yang terbukti melanggar.
Sanksi Maksimal dan Pelimpahan Pidana: Penerapan sanksi administratif seperti pencopotan hingga pemberhentian tidak dengan hormat, dan setiap pelanggaran berunsur pidana akan segera dilimpahkan ke kepolisian atau kejaksaan.
Zero Tolerance Policy dan Perlindungan Pelapor: Diterapkannya kebijakan tanpa toleransi terhadap setiap bentuk keterlibatan dalam TPPO, serta penyediaan saluran pelaporan yang aman dan perlindungan penuh terhadap whistleblower.
