8 hours ago
7
jpnn.com, JAKARTA - Seluruh kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) diminta untuk tetap berpijak pada semangat perjuangan rakyat kecil dan tidak melupakan sejarah kelam peristiwa 27 Juli 1996 atau Kudatuli. Seruan ini disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat dan Kepala Bidang Sejarah DPP PDIP, Bonnie Triyana, dalam sambutan pembukaan talkshow bertajuk Peristiwa 27 Juli 1996 sebagai Tonggak Demokrasi Indonesia di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro 58, Jakarta Pusat, Minggu (27/).
Bonnie Triyana mengatakan bahwa peringatan Kudatuli bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan upaya merawat ingatan kolektif atas sejarah perjuangan demokrasi.
“Sejarah sering kali direkayasa karena kekuasaan takut pada ingatan. Tapi makin ditekan, makin kuat kita mengingatnya,” ujar Bonnie, yang juga anggota Komisi X DPR RI.
Ia menyebut kehadiran lebih dari 500 peserta dalam acara ini sebagai bukti bahwa PDIP masih memiliki tempat di hati rakyat. Bonnie juga mendorong agar peristiwa Kudatuli diakui secara resmi sebagai pelanggaran HAM berat oleh Komnas HAM.
“Kami minta peristiwa 27 Juli ini ditetapkan sebagai pelanggaran HAM berat ke-13, karena jelas negara saat itu ikut mengintervensi kedaulatan partai politik,” katanya.
Sementara itu, Djarot menekankan bahwa PDI Perjuangan lahir dari rahim wong cilik, bukan partai borjuis atau kapitalis.
“Kita adalah partainya wong cilik. Peristiwa 27 Juli menunjukkan kalau wong cilik itu bersatu, meskipun dihantam, ditekan, dia akan bangkit dan melawan. Dia tidak akan pernah mati,” tegasnya.
Menurutnya, Kudatuli merupakan sejarah penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia karena menunjukkan betapa brutalnya kekuasaan Orde Baru dalam menumpas oposisi politik. Ia menyebut penyerangan terhadap Kantor DPP PDIP tahun 1996 sebagai tindakan kekerasan vulgar yang mencederai hak berserikat dan berbicara.
