4 hours ago
1
jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia sekaligus Pengamat Politik Ray Rangkuti mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau aparat penegak hukum lainnya seperti Kejaksaan Republik Indonesia untuk mengusut tuntas dugaan potensi kerugian keuangan negara dalam kebijakan impor 105.000 unit mobil pikap dari India oleh PT Agrinas Pangan Nusantara
Untuk diketahui, impor mobil pikap dari Indonesia itu demi kepentingan koperasi desa dan kelurahan merah putih (Kopres Merah Putih).
"Berdasarkan temuan awal Indonesia Youth Congress dan kasus posisi yang dipaparkan oleh sejumlah pihak kasus ini telah menjadi terang benderang. Tak ada alasan bagi KPK untuk tidak mengusut secara tuntas potensi kerugian keuangan negara dalam kebijakan impor pick-up ini," Ray Rangkuti dalam diskusi publik, Rabu (18/3/2026) sore di Jakarta Pusat.
Kendati demikian, kata Ray, kita perlu melihat ulang; apakah KPK berani mengusutnya? Kelihatannya, saya sedikit ragu dengan KPK beberapa tahun terakhir ini.
"Selain mendorong ke KPK, publik juga perlu mendorong kepada aparat penegak hukum lainnya seperti kejaksaan dalam mengusut kasus ini," ujar Ray.
Menurutnya, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa PT Agrinas meminta impor dari India? Apakah ini ada hubungannya dengan kunjungan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di India?
"Ini harus dijelaskan kepada publik oleh PT Agrinas dan pemerintah. Mengapa memilih impor mobil dari India bukan produk otomotif dalam negeri" tandasnya.
Firdaus Syam, guru besar Ilmu Politik Universitas Nasional Jakarta, memaparkan, kebijakan impor mobil pick-up dari India ini terlihat bertolak belakang dengan semangat Presiden Prabowo Subianto untuk menghidupkan perusahan teknologi dalam negeri.
.jpeg)
