jpnn.com, JAKARTA TIMUR - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menanggapi sikap Pemerintah Pusat yang akhirnya memberikan lampu hijau untuk melaksanakan program sarapan gratis setelah sebelumnya sempat dilarang.
Menurut Pram, dirinya akan meminta waktu secara khusus kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Prof. Dadan untuk membicarakan terkait sarapan gratis.
“Karena memang ketika retret, kan, waktu itu tidak diperbolehkan, tapi saya juga sudah membaca bahwa untuk Jakarta diperbolehkan,” kata Pramono di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (10/3).
Politikus partai PDI Perjuangan itu berniat menanyakan langsung kepada Dadan terkait penerapan program sarapan gratis yang akan dilaksanakan oleh pihaknya.
“Apapun sebagai gubernur saya ingin segala sesuatunya itu proper, segala sesuatunya itu transparan dan terbuka,” kata dia.
Sebelumnya, Pemerintah Pusat meminta agar sarapan gratis tidak perlu dilaksanakan hal itu lantaran
Pramono pun mengaku akan mengganti penggunaan anggaran untuk program tersebut dengan merenovasi kantin-kantin di seluruh Jakarta.
“Kemarin kalau tidak boleh, maka kami budget yang sudah ada akan kita gunakan untuk membantu kantin-kantin yang ada di sekolah-sekolah,” tuturnya.