8 hours ago
4
jpnn.com, JAKARTA - Rapat kerja (Raker) dan rapat dengar pendapat (RDP) Komisi 2 DPR RI bersama menPAN-RB, dirjen otda Kemendagri, kepala BKN, kanreg BKN se-Indonesia, seluruh kepala daerah pada 30 Juni 2025 membuat honorer R2/R3 kecewa.
Pemerintah dan DPR hanya fokus pada tiga agenda utama, yaitu persiapan pengangkatan CPNS dan PPPK; membahas kebijakan BKN tentang mutasi dan promosi di lingkungan pemda; dan kebijakan terkait Flexible Working Arrangements” (FWA).
"Saya sudah menyimak raker dan RDP-nya, memutar YouTube berkali-kali, tetapi hasilnya sama. Tidak ada pembasan spesifik mengenai nasib sisa honorer database Badan Kepegawaian Negara (BKN) khususnya R2 dan R3," kata Jubir Aliansi R2 dan R3 Indonesia Bahri Permana kepada JPNN, Kamis (3/7).
Dia menambahkan, raker dan RDP yang digelar Komisi 2 DPR RI tersebut belum membahas secara maksimal mengenai kejelasan nasib honorer database BKN yang tidak lulus seleksi CASN 2024 dan berpotensi menjadi PPPK paruh waktu.
Dari awal hingga selesai rapat, pembahasannya tidak proporsional. Waktunya banyak terpakai untuk membahas masalah Pertek mutasi dan promosi di lingkungan pemda.
Adapun persiapan pengangkatan PPPK yang dibahas di DPR, yaitu PPPK penuh waktu, bukan paruh waktu.
Progress penyelesaian hingga TMT PPPK paling lambar 1 Oktober 2025 yang disamipakan Kepala BKN Zudan Arif adalah penyelesaian PPPK penuh waktu yang mengacu pada Surat Kepala BKN 2933/B-MP.01.01/K/SD/2025, Perihal Penetapan Nomor Induk ASN kebutuhan Tahun Anggaran 2024, tanggal 18 Maret 2025.
"PPPK paruh waktu belum ada jadwal TMT-nya," seru Bahri dengan nada kecewa.
