3 hours ago
2
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI Mercy Chriesty Barends menyatakan keprihatinannya atas proses penulisan ulang sejarah Indonesia yang dinilai tidak transparan dan minim partisipasi publik. Legislator dari PDI Perjuangan ini mengungkapkan, Komisi X DPR RI tidak menerima dokumen resmi dari Kementerian Kebudayaan terkait proyek tersebut, meski kabarnya buku sejarah akan dirilis pada 17 Agustus 2025.
“Proses ini sudah cukup jauh, tetapi informasi yang kami dapat justru hanya dari berita. Tidak ada satu pun dokumen resmi yang masuk ke Komisi X,” kata Mercy di Kompleks Parlemen, Senin (19/5).
Mercy menegaskan bahwa penulisan sejarah nasional adalah proses sakral yang harus melibatkan partisipasi luas dan tidak boleh dilakukan secara sepihak.
“Sejarah bangsa harus ditulis dengan jujur, transparan, dan berlandaskan moralitas tinggi karena akan menjadi bahan ajar generasi muda,” ujarnya.
Dia juga mengingatkan bahwa sejarah Indonesia bukan milik satu rezim atau narasi tunggal, melainkan akumulasi pengalaman rakyat dari Sabang sampai Merauke.
“Sejarah tidak boleh hanya ditulis dari satu arah saja. Narasi-narasi daerah yang selama ini tertutup seperti konflik Maluku, Papua, DOM di Aceh, serta darurat militer dan sipil, itu juga bagian dari sejarah kita,” tambahnya.
Mercy menyoroti bahwa proyek ini seharusnya lahir dari proses partisipatif, bukan sekadar permintaan pemerintah kepada akademisi.
“Betul ada 100 akademisi yang dilibatkan, tetapi permintaan itu berasal dari pemerintah. Kami harus pastikan bahwa prosesnya genuine, bukan instruksi kekuasaan,” ungkapnya.
