Masuk Prioritas, PPPK dan Honorer Jangan Cemas

jpnn.com - PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) memastikan tidak ada masalah dengan anggaran untuk gaji PNS, PPPK, dan honorer.

Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan, sejauh ini tidak ada laporan mengenai kendala pembayaran gaji PNS, PPPK, dan honorer di lingkup pemprov setempat.

Begitu pun, dirinya belum menerima laporan dari pemerintah kabupaten dan kota di Sumsel terkait kendala pembayaran gaji pegawai akibat tekanan fiskal.

"Penghasilan pegawai tidak boleh dikurangi ataupun terlambat dibayarkan karena berkaitan langsung dengan kebutuhan hidup keluarga," ujar Herman di Palembang, Senin (3/8).

Menurut dia, kondisi pembayaran gaji ASN dan honorer di Sumsel tetap terjaga bukan karena daerah memiliki kemampuan fiskal yang berlebih, melainkan karena pemerintah daerah sejak awal menempatkan belanja pegawai sebagai prioritas.

Terkait kondisi fiskal pemerintah kabupaten dan kota di Sumsel, kata dia, hingga kini belum ada laporan resmi mengenai kesulitan membayar gaji PNS maupun PPPK.

"Untuk gaji PNS, PPPK sampai sekarang saya belum ada laporan yang terkendala. Mudah-mudahan Sumsel tidak termasuk dalam 490 pemda yang disebut mengalami tekanan fiskal itu," katanya.

Selain itu, persoalan belanja pegawai yang melebihi 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak dapat dilihat secara sederhana.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News