2 hours ago
2
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengungkapkan meluasnya implementasi Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) jenjang pendidikan menengah di 34 provinsi harus direspons dengan serius dari pemerintah daerah, baik teknis maupun non-teknis.
"Keberhasilan program PJJ ini sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur digital di daerah, kapasitas tenaga pendidik, serta akurasi data anak tidak sekolah (ATS) yang menjadi sasaran utama," kata Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin (27/4).
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, memperluas implementasi Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) jenjang pendidikan menengah di 34 provinsi tahun ini.
Perluasan implementasi itu dilakukan Kemendikdasmen setelah sukses melakukan uji coba PJJ jenjang pendidikan menengah untuk anak pekerja migran Indonesia di Malaysia pada 2025.
Perluasan itu menargetkan 3.500 anak tidak sekolah (ATS) untuk bisa kembali bersekolah sebagai bagian upaya mewujudkan pendidikan yang bermutu, inklusif, dan berkeadilan.
Lestari berpendapat, perluasan ke seluruh provinsi, khususnya di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), memiliki kompleksitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan uji coba di luar negeri.
“Jangan sampai kesalahan yang sama berulang seperti saat pandemi COVID-19, di mana sejumlah kendala mengemuka, antara lain guru tidak siap menjalankan PJJ, orang tua terbebani dengan metode daring, dan akhirnya kualitas belajar murid menurun. Karena itu penting untuk dipersiapkan secara matang," tegas Lestari yang akrab disapa Rerie itu.
Rerie berpendapat bahwa kemudahan akses pendidikan bagi masyarakat di daerah 3T membutuhkan dukungan infrastruktur telekomunikasi yang memadai.
