5 hours ago
1
jpnn.com, JAKARTA - Aksi anggota DPR Ahmad Sahroni tidak menerima gaji dan menyalurkannya melalui platform digital Kitabisa menuai tanggapan. Pengamat politik dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) Nicky Fahrizal mengatakan bahwa langkah Sahroni masih perlu diuji konsistensi, komitmen, dan tujuannya.
“Kita tunggu dan kita kawal apakah aksi ini adalah bentuk sikap dan keberpihakan yang konsisten dalam jangka panjang kepada rakyat atau hanya sekadar langkah simbolik,” kata Nicky kepada wartawan, Rabu (11/3).
Nicky mengakui langkah Sahroni menyumbangkan seluruh gaji dan tunjangannya kepada lembaga amal cukup mengejutkan. Sebab, hampir tak ada politikus yang berani melakukannya.
Namun, menurut Nicky, Sahroni harus membuktikan bahwa tindakan tersebut bukan sekadar upaya membersihkan citra pasca sanksi non aktif akibat pelanggaran etika.
Hal ini karena pemulihan citra pasca pelanggaran kepercayaan masyarakat tak cukup hanya dengan gimik politik. Tapi dengan aksi pembelaan kepada rakyat ketika berhadapan dengan kebijakan pemerintah.
“Pemulihan legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap anggota DPR membutuhkan pembuktian nyata. Ini berkaitan erat dengan independensi wakil rakyat dalam mengawal aspirasi publik. Terutama ketika berhadapan dengan kebijakan pemerintah," katanya.
Dia menilai inisiatif Sahroni tersebut muncul sebagai respons terhadap dinamika politik belakangan ini. Terutama setelah terjadinya gelombang keresahan publik atau civil unrest pada akhir Agustus lalu.
“Inisiatif melalui platform donasi seperti Kitabisa memang membuka ruang pengawasan publik, tetapi hal itu tidak serta-merta menghapus skeptisisme masyarakat,” ujarnya.
