2 hours ago
1
jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar Abdul Rahman menyatakan sikap Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam mengatur kuota impor BBM bagi SPBU swasta merupakan langkah strategis demi menjaga kedaulatan nasional.
Menurutnya, kebijakan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam melindungi pasar domestik dari dominasi asing.
"Setiap negara memiliki hak untuk melakukan proteksi terhadap komoditas strategis, dan BBM adalah salah satu yang paling vital. Pengelolaan kuota impor harus dilakukan secara cermat agar tidak mengganggu kepentingan nasional," kata Abdul Rahman dalam keterangannya, Jumat (19/9).
Dia menegaskan peran BBM dalam kebijakan energi nasional tidak bisa dipisahkan dari regulasi yang ketat dan terukur.
Menurutnya, pemberian kuota kepada SPBU swasta merupakan bentuk keterbukaan sektor hilir. Namun, ketika kuota tersebut telah terpenuhi, SPBU swasta harus berkoordinasi dengan Pertamina sebagai representasi negara melalui BUMN.
Abdul Rahman merujuk pada data terbaru yang menunjukkan bahwa pemerintah telah menambah kuota impor BBM bagi SPBU swasta pada 2025 sebesar 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Meski demikian, realisasi impor oleh SPBU swasta telah mencapai 110 persem dari pagu awal dan tetap terjadi kelangkaan di sejumlah SPBU. Sehingga demi menjamin pasokan, SPBU swasta yang kehabisan stok dapat bekerja sama dengan Pertamina.
"Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tetap berkomitmen melindungi pasar domestik. Penguasaan pasar oleh SPBU swasta asing perlu dibatasi melalui kuota impor agar dominasi pasar BBM tetap berada di tangan Pertamina," tuturnya.
