Ketum LOGIS 08 Sebut Menhub Tak Mampu Benahi Transportasi Nasional

2 hours ago 2

Ketum LOGIS 08 Sebut Menhub Tak Mampu Benahi Transportasi Nasional

Facebook JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com

Ketua Umum LOGIS 08 Anshar Ilo. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Relawan Prabowo-Gibran, LOGIS 08, mendesak Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kementerian Perhubungan menyusul rentetan kecelakaan transportasi yang belakangan menjadi sorotan publik.

Sebagai bagian dari evaluasi tersebut, LOGIS 08 menilai Presiden perlu mempertimbangkan langkah reshuffle terhadap Menteri Perhubungan apabila dinilai tidak mampu meningkatkan standar keselamatan transportasi nasional.

Desakan evaluasi juga menguat setelah insiden kebakaran KMP Mutiara Sentosa II di perairan utara Madura pada 2 Agustus 2026.

Kapal yang melayani rute Surabaya–Makassar itu mengangkut 271 orang (232 penumpang dan 39 awak kapal) ketika api dilaporkan muncul di dek kendaraan.

Hingga operasi pencarian dan evakuasi berakhir, lima orang dinyatakan meninggal dunia, sementara ratusan penumpang berhasil dievakuasi. Penyebab kebakaran masih dalam proses investigasi oleh otoritas yang berwenang.

Ketua Umum LOGIS 08 Anshar Ilo mengatakan keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama pemerintah dalam penyelenggaraan layanan transportasi baik laut darat dan udara.

Menurutnya, setiap kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa harus menjadi momentum untuk melakukan evaluasi serius terhadap sistem pengawasan, tata kelola, serta efektivitas kebijakan keselamatan transportasi.

"Keselamatan masyarakat tidak boleh dikompromikan. Setiap kecelakaan harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem transportasi nasional. Presiden memiliki kewenangan untuk menilai kinerja para pembantunya, dan apabila diperlukan demi meningkatkan kualitas pelayanan publik, reshuffle merupakan langkah yang sah dan konstitusional," ujar Anshar dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (7/8/2026).

Presiden perlu mempertimbangkan langkah reshuffle terhadap Menhub apabila dinilai tidak mampu meningkatkan standar keselamatan transportasi nasional.

JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Read Entire Article
Koran JPP|