Kepala BSKDN Tekankan Pengendalian Pencemaran Udara Berbasis Data & Kolaborasi Daerah

3 hours ago 3

Kepala BSKDN Tekankan Pengendalian Pencemaran Udara Berbasis Data & Kolaborasi Daerah

Facebook JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com

Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo (tengah) bersama peserta Forum Diskusi Aktual (FDA) bertema “Rencana Strategis Kebijakan dan Koordinasi Antar-Daerah dalam Pengendalian Krisis Pencemaran Udara: Studi Kasus Krisis Pencemaran Udara Jabodetabek 2023” di Jakarta, Jumat (13/3). Foto: Humas BSKDN

jpnn.com - JAKARTA - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri (BSKDN Kemendagri) Yusharto Huntoyungo menekankan pentingnya pengendalian pencemaran udara yang dilakukan secara terukur, berbasis data, serta didukung kolaborasi antar-daerah.

Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo mengatakan hal tersebut saat membuka kegiatan Forum Diskusi Aktual (FDA) bertema “Rencana Strategis Kebijakan dan Koordinasi Antar-Daerah dalam Pengendalian Krisis Pencemaran Udara: Studi Kasus Krisis Pencemaran Udara Jabodetabek 2023” di Aone Hotel, Jakarta, Jumat (13/3).

Dalam sambutannya, Yusharto menyampaikan, forum ini merupakan langkah responsif untuk mengantisipasi potensi terulangnya krisis pencemaran udara, terutama menjelang musim kemarau setelah berakhirnya musim penghujan.

Dia mengingatkan pengalaman krisis pencemaran udara yang terjadi pada 2023, ketika konsentrasi partikel halus berukuran 2,5 mikron (PM2.5) meningkat secara signifikan dan berdampak serius terhadap kesehatan masyarakat.

“Kegiatan kita (BSKDN) kali ini sifatnya responsif untuk menghadapi situasi yang mungkin saja terjadi kembali setelah memasuki musim kemarau. Jika tidak dikendalikan dengan baik, kita berpotensi menghadapi kembali krisis pencemaran udara seperti yang terjadi pada tahun 2023, ketika konsentrasi partikel berukuran sangat kecil meningkat dan berdampak pada meningkatnya prevalensi penyakit pernapasan hingga potensi terjadinya hujan asam,” ujar Yusharto.

Dia menjelaskan, berbagai studi menunjukkan, konsentrasi polutan seperti PM10 di sejumlah wilayah masih berada di atas baku mutu yang ditetapkan.

Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga menimbulkan konsekuensi ekonomi yang tidak kecil, terutama dalam bentuk peningkatan biaya kesehatan serta beban anggaran pemerintah dalam penyediaan layanan dasar.

Lebih lanjut, penelitian juga menunjukkan, pencemaran udara di wilayah aglomerasi Jakarta dan sekitarnya berkontribusi terhadap tingginya prevalensi penyakit pernapasan, penyakit kardiovaskular, serta berbagai dampak kesehatan lainnya. Bahkan, paparan polusi udara disebut berkaitan dengan ribuan kasus kematian dini setiap tahun.

Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menekankan pentingnya pengendalian pencemaran udara yang dilakukan secara terukur berbasis data.

JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Read Entire Article
Koran JPP|