Kemendagri Godok Usulan Penambahan DAU untuk Membayar Gaji PPPK

jpnn.com - MAKASSAR - Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto merespons adanya usulan penambahan dana alokasi umum (DAU) untuk membantu pemerintah daerah yang mengalami kesulitan fiskal membayar gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Menurut Bima, Saat ini Kemendagri masih melakukan penggodokan terhadap usulan tersebut.

"Mungkin salah satu usulnya adalah PPPK itu bisa dibantu diselesaikan melalui DAU, tetapi tentu ini belum pasti dan masih dalam penggodokan formulanya serta menunggu kebijakan dari Kementerian Keuangan," kata Bima di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (4/8).

Bima menyatakan bahwa pihaknya telah menginstuksikan jajarannya agar menyisir kabupaten/kota maupun provinsi yang tidak mempunyai ruang fiskal menanggung gaji PPPK di daerah.

Selain itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga masih berkoordinasi dengan daerah mana saja yang tidak mampu membayar gaji PPPK. Termasuk pula berkoordinasi dengan Kemenkeu untuk memverifikasi data maupun kondisi terkini pemda di daerah.

"Jadi, ini yang sekarang sedang kami godok. Kami dalami datanya dari daerah mana saja yang memang kesulitan membayar PPPK," ungkap Bima merespons pertanyaan wartawan.

Bima menilai wajar adanya upaya pemerintah provinsi mengusulkan penambahan DAU secara langsung untuk membayar gaji PPPK, karena hal itu bersifat penting.

Namun, pemerintah pusat masih akan meninjau usulan itu dengan terlebih dahulu melihat kapasitas fiskal nasional sebelum mengambil keputusan yang tepat.

"Tidak apa-apa (usulan DAU), tetapi kami lihat sejauh mana kemampuan fiskal dari APBN kita untuk mengalokasikan itu. Yang penting sekarang dipastikan dahulu bahwa memang tidak bisa terbayar," katanya

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News