2 hours ago
1
jpnn.com, JAKARTA - Koordinator Presidium Forum Silaturahmi Pemuda Islam (FSPI) Zulhelmi Tanjung menyatakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto selama satu tahun terakhir telah menunjukkan arah baru dalam tata kelola pemerintahan yang bersih, berkeadilan, dan berpihak kepada kepentingan nasional.
FSPI menilai capaian ini bukan sekadar hasil wacana politik, melainkan bukti nyata dari keberanian Presiden Prabowo menegakkan hukum dan memberantas mafia sumber daya alam yang selama ini merugikan negara.
“Kami melihat keseriusan Presiden Prabowo dalam membangun pemerintahan yang bersih dan berkeadilan melalui langkah konkret, bukan sekadar narasi,” kata Zuhelmi di Jakarta, Sabtu (18/10).
Salah satu langkah penting, lanjutnya, adalah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).
Menurutnya, regulasi ini memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam memulihkan aset negara dari aktivitas perkebunan dan pertambangan ilegal.
Dia mengungkapkan hingga Oktober 2025, Satgas PKH tercatat telah menguasai kembali 3,325 juta hektare kawasan hutan dan lahan ilegal di seluruh Indonesia.
Dari jumlah tersebut, 674.178 hektare dikembalikan dari 245 perusahaan di 15 provinsi.
"Sebagian lahan, sekitar 1,5 juta hektare, kini dikelola PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) untuk kegiatan produktif, sementara 81.793 hektare ditetapkan sebagai kawasan konservasi Taman Nasional Tesso Nilo," jelasnya.
