5 hours ago
4
jpnn.com, JAKARTA - Gelombang investasi bernilai puluhan hingga ratusan triliun rupiah yang sedang dan akan masuk ke Kabupaten Fakfak menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI).
Proyek-proyek strategis nasional (PSN) di sektor pupuk, migas, hingga agroindustri dinilai berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi Papua Barat, namun juga menyimpan tantangan sosial dan kultural yang tidak kecil.
Sejumlah proyek besar diketahui direncanakan berjalan di wilayah ini antara lain kawasan industri pupuk dengan nilai investasi lebih dari Rp 26 triliun, pengembangan Blok Migas Ubadari yang ditargetkan mulai beroperasi pada 2028 serta proyek agroindustri jagung dan tebu di wilayah Bomberay dan Tomage seluas 50.000 hektare yang melibatkan investor asal Korea Selatan.
Selain itu, investasi perkebunan kelapa sawit juga terus didorong di Distrik Tomage dan Bomberay melalui pengembangan PT STM Agro Energi dengan total lahan sekitar 15.960 hektare.
Di sektor hilirisasi, pemerintah juga menyiapkan pembangunan industri oleoresin pala senilai Rp 1,8 triliun sebagai bagian dari agenda ketahanan energi dan penguatan hilirisasi nasional.
Menanggapi derasnya arus investasi tersebut, Anggota DPD RI Papua Barat Filep Wamafma menegaskan pembangunan di Papua harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat.
Dalam agenda reses di Kabupaten Fakfak yang digelar di Kantor Dewan Adat Mbaham Matta, Kamis (7/5/2026), Dr. Filep menekankan investasi tidak boleh dipahami semata sebagai agenda ekonomi, melainkan juga menyangkut struktur sosial masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat.
"Terkait investasi di Papua, pada prinsipnya saya mendukung setiap kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk pembangunan. Namun pemerintah pusat perlu membuka diri terhadap masukan dari lembaga adat,” ujarnya.
