2 hours ago
1
jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif ToBe Institute, Mochamad Imamudinussalam angkat bicara menanggapi gelombang penolakan dari sejumlah organisasi masyarakat sipil terhadap wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden Soeharto.
Menurutnya, pandangan yang menolak penghargaan tersebut perlu ditimbang ulang secara objektif agar tidak terjebak pada penilaian sepihak terhadap sejarah bangsa.
“Kita harus membaca sejarah dengan kepala dingin dan perspektif utuh. Soeharto adalah bagian penting dari perjalanan republik ini, dengan jasa yang nyata dan kontribusi besar terhadap pembangunan nasional. Menolak pemberian gelar hanya karena menyoroti sisi gelap masa pemerintahannya adalah bentuk penyederhanaan sejarah,” ujar pria yang akrab disapa Imam tersebut.
Imam menjelaskan konteks kepemimpinan Soeharto tidak bisa dilepaskan dari situasi geopolitik yang penuh ancaman pada masa itu.
Menurutnya, Indonesia baru saja keluar dari konflik ideologis dan menghadapi risiko disintegrasi nasional saat itu. Dia mengatakan kebijakan-kebijakan yang dianggap keras harus dilihat dalam bingkai keamanan negara, bukan semata dari kaca mata masa kini yang damai.
“Pelanggaran HAM memang harus menjadi pelajaran sejarah, tetapi tanggung jawab moral dan hukum tidak otomatis meniadakan jasa seorang tokoh terhadap bangsa. Kita tidak bisa menulis ulang sejarah dengan menghapus kontribusi yang terbukti mengangkat Indonesia dari krisis menuju stabilitas. Soeharto juga dekat dengan Jenderal Soedirman, ditugaskan mempertahankan Yogyakarta dari agresi. Apalagi beliau adalah Presiden kedua RI”, tegasnya.
Terkait tudingan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di masa orde baru, Imam menilai hal itu merupakan fenomena struktural yang terjadi di banyak negara berkembang.
Dia menekankan bahwa di balik kekurangan tersebut, terdapat capaian luar biasa yang membentuk fondasi kemajuan bangsa hingga hari ini.
