Desak Prabowo Evaluasi KDKMP, MPI: Menyimpang dari Semangat Koperasi

4 hours ago 2

 Menyimpang dari Semangat Koperasi

Facebook JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com

Direktur MPI sekaligus Pegiat Demokrasi dan Supremasi Sipil Fauzan Ohorella dalam Forum Group Discussion (FGD) bertajuk Mengawal KDKMP dan Anggaran Jumbo Kementerian Pertahanan: Menguji Kesesuaiannya dengan Semangat Putusan MK Nomor 28/PUU-XI/2013 tentang Perkoperasian yang digelar di Jakarta Selatan, Rabu (15/7/2026). Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Merah Putih Institut (MPI) bersama sejumlah akademisi, aktivis, dan praktisi hukum mendesak Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Menurut MPI, program tersebut dinilai telah bergeser dari prinsip dasar koperasi karena pengelolaannya dianggap terlalu terpusat dan tidak sejalan dengan semangat demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan konstitusi.

Direktur MPI sekaligus Pegiat Demokrasi dan Supremasi Sipil Fauzan Ohorella menilai persoalan KDKMP sudah terlihat sejak proses pembentukan hingga pola pembinaannya.

Menurutnya, skema pendanaan dan pengelolaan koperasi tersebut bertentangan dengan konsep demokrasi ekonomi yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama.

"Dari awal pendekatannya saja sudah janggal. Koperasi dibangun pakai APBN, lalu disalurkan melalui pos Kemenhan, lalu ke PT Agrinas Nusantara Pangan. Setelah itu, dana desa diambil untuk pembangunan fisik dan fasilitas KDKMP. Ini jelas perampasan hak desa dan kemunduran bagi demokrasi ekonomi serta kemandirian rakyat selaku anggota/pemegang saham koperasi," kata Fauzan dalam Forum Group Discussion (FGD) bertajuk Mengawal KDKMP dan Anggaran Jumbo Kementerian Pertahanan: Menguji Kesesuaiannya dengan Semangat Putusan MK Nomor 28/PUU-XI/2013 tentang Perkoperasian yang digelar di Jakarta Selatan, Rabu (15/7/2026).

Dia menilai penggunaan anggaran negara yang dipadukan dengan pemanfaatan dana desa justru menghilangkan prinsip kemandirian koperasi.

Dia mewanti, pola tersebut membuat masyarakat tidak lagi menjadi pemilik utama koperasi, melainkan hanya menjadi pelaksana dari kebijakan yang telah ditentukan pemerintah pusat.

Selain persoalan tata kelola, Fauzan juga menyoroti belum adanya investigasi terhadap meninggalnya lima calon manajer KDKMP. Ia menyayangkan hingga kini pemerintah maupun panitia penyelenggara belum memberikan penjelasan mengenai penyebab kematian para calon manajer tersebut.

MPI mendesak Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Read Entire Article
Koran JPP|